PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM Oleh Dr. ABDUL MAJID Harian Pikiran Rakyat 09-04-05

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh Dr. ABDUL MAJID

Harian Pikiran Rakyat 09-04-05

PERNIKAHAN bernuansa keragaman ini banyak terjadi dan kita jumpai di dalam

kehidupan bermasyarakat. Mungkin contoh yang banyak terekspos ke masyarakat

luas hanyalah pernikahan atau perkawinan dari pasangan para selebriti kita.

Ambillah beberapa contoh dari pasangan suami istri, Nurul Arifin-Mayong; Ira

Wibowo-Katon Bagaskara; Dewi Yull-Rae Sahetapy (yang akhirnya Rae menjadi

Muslim, tetapi kini telah bercerai dengan Dewi), Nia Zulkarnaen-Ari Siasaleh.

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak lagi didasarkan pada satu akidah

agama, melainkan hanya pada cinta. Seolah cinta semata yang menjadi dasar suatu

pernikahan. Masalah agama dalam beberapa argumen pasangan-pasangan seperti

itu kira-kira dapat dirumuskan begini, "Agama tidak boleh dibawa-bawa, oleh

karena agama adalah urusan pribadi seseorang. Yang terpenting kita saling

mencintai apa tidak?"

Berdasarkan hukum munakahat yang diajarkan Islam kepada para penganutnya

ialah perkawinan (pernikahan) yang dibenarkan oleh Allah SWT adalah suatu

perkawinan yang didasarkan pada satu akidah, di samping cinta dan ketulusan hati

dari keduanya. Dengan landasan dan naungan keterpaduan itu, kehidupan suamiistri

akan tenteram, penuh rasa cinta dan kasih sayang. Keluarga mereka akan

bahagia dan kelak memperoleh keturunan yang sejahtera lahir batin.

Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami-istri di atas akan dapat

terwujud bila suami-istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya

berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Tetapi

sebaliknya, jika suami-istri berbeda agama maka akan timbul berbagai kesulitan di

lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak,

pengaturan tatakrama makan/minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain

sebagainya.

Islam dengan tegas melarang seorang wanita Islam kawin dengan seorang pria

non-Muslim, baik musyrik maupun Ahlulkitab. Dan seorang pria Islam secara

pasti dilarang menikahi seorang wanita musyrik. Kedua bentuk perkawinan

tersebut mutlak diharamkan. Mengapa? Karena pernikahan yang berlanjut kepada

lembaga keluarga bisa menjadi institusi penting dan strategis untuk memindahkan

dan menanamkan nilai-nilai agama yang diyakini kebenarannya. Banyaknya kasus

murtad atau pemurtadan antara lain melalui perkawinan beda agama. Adapun

yang menjadi persoalan sejak zaman sahabat Rasulullah hingga abad modern ini

adalah perkawinan antarpria Islam dengan wanita Ahlulkitab atau Kitabiyah.

Berdasarkan zahir ayat 221 pada Surat Al-Baqarah/2, menurut pandangan

kebanyakan ulama, pernikahan seorang Muslim dengan Kitabiyah diperbolehkan.

Namun sebagian ulama mengharamkannya atas dasar sikap musyrik Kitabiyah.

Dan masih banyak sekali ulama yang melarang sebab pada akhirnya kelak fitnah

atau mafsadat dari bentuk perkawinan tersebut akan sangat mudah sekali muncul.

Untuk memperjelas maksud dari isi serta tujuan akhir beberapa pemikiran yang

telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan melihatnya dari beberapa

pandangan ulama mengenai beberapa teks ayat atau hadis Nabi Muhammad saw;

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan kesimpulan serta saran

yang akan diajukan.

Pandangan ulama

(1) Wanita Islam dengan pria bukan Islam. Seluruh ulama sejak zaman sahabat

hingga abad modern ini sepakat bahwa wanita Islam haram hukumnya kawin

dengan pria bukan Islam. Dasar keharamannya termaktub di dalam Alquran Surah

Al-Baqarah/2:221. "Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak

yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu".

Firman Allah di atas menegaskan kepada para wali untuk tidak menikahkan

wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Keharamannya bersifat mutlak,

artinya wanita Islam mutlak haram kawin dengan laki-laki selain Islam baik lakilaki

musyrik atau Ahlulkitab. Dengan begitu dapat ditegaskan bahwa satu syarat

sahnya perkawinan seorang wanita Islam ialah pasangannya harus pria Islam.

(2) Pria Islam dengan wanita bukan Islam. Dalam kitabnya, Tafsir Ayat Al-

Ahkam, Ali Al-Sayis menjelaskan makna muhshanat dalam ayat 5 Surat Al-

Maidah (5), "Wanita-wanita yang menjaga kehormatan (al-muhshanat) di antara

wanita-wanita yang beriman

dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi

Al-Kitab" adalah wanita yang merdeka (bukan hamba sahaya).

Demikian pula Ali Al-Shabuni menjelaskan dalam Kitab Tafsir ayat Al-Ahkamnya

bahwa maksudnya adalah mengawini perempuan-perempuan merdeka dari

perempuan-perempuan mukmin dan perempuan Ahlulkitab. Sedangkan mufassir

lainnya menyatakan bahwa al-muhshanat adalah perempuan-perempuan yang

memelihara kehormatan dirinya.

Adapun dasar keharamannya mengawini seorang wanita Kitabiyah yang sudah

menyimpang oleh karena kemusyrikan mereka. Firman Allah, "Mereka

menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain

Allah, dan (juga mereka telah mempertuhankan) Al-Masih Putra Maryam padahal

mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa (Allah). Tidak ada

Tuhan selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan" (Q.S. At-

Taubah/9:31). Dengan demikian, seorang wanita musyrik haram dikawini oleh

seorang pria Islam.

Yusuf Al-Qardlawi berpendapat bahwa kebolehan nikah dengan Kitabiyah tidak

mutlak, tetapi dengan ikatan-ikatan (quyud) yang wajib untuk diperhatikan, yaitu,

(1) Kitabiyah itu benar-benar berpegang pada ajaran samawi. Tidak ateis, tidak

murtad dan tidak beragama yang bukan agama samawi; (2) Wanita Kitabiyah

yang muhshanah (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina); (3) Ia bukan

Kitabiyah yang kaumnya berada pada status permusuhan atau peperangan dengan

kaum Muslimin.

Untuk itulah perlu dibedakan antara kitabiyah dzimmiyah dan harbiyah.

Dzimmiyah boleh, harbiyah dilarang dikawini; (4) Di balik perkawinan dengan

Kitabiyah itu tidak akan terjadi fitnah, yaitu mafsadat atau kemurtadan. Makin

besar kemungkinan terjadinya kemurtadan makin besar tingkat larangan dan

keharamannya. Nabi Muhammad saw. pernah menyatakan, "La dharara wa la

dhirara (tidak bahaya dan tidak membahayakan”).

Selanjutnya Qardlawi menyatakan beberapa kemurtadan (keburukan) yang akan

terjadi manakala kawin dengan wanita non-Muslim: (1) Akan berpe-ngaruh

kepada perimbangan antara wanita Islam dengan laki-laki Muslim. Akan lebih

banyak wanita Islam yang tidak kawin dengan laki-laki Muslim yang belum

kawin. Sementara itu poligami diperketat dan malah laki-laki yang kawin dengan

wanita Nasrani sesuai dengan ajaran agamanya serta tidak mungkin menyetujui

suaminya berpoligami; (2) Suami mungkin terpengaruh oleh agama istrinya.

Demikian pula anak-anaknya. Bila hal ini terjadi maka fitnah benar-benar menjadi

kenyataan, dan (3) Perkawinan dengan non-Muslimah akan menimbulkan

kesulitan hubungan suami istri dan kelangsungan pendidikan anak-anaknya.

Lebih-lebih jika laki-laki Muslim dan Kitabiyah berbeda tanah air, bahasa dan

budaya. Misalnya, seorang Muslim Timur kawin dengan Kitabiyah Eropa atau

Amerika.

Sedangkan dalam Alquran dan tafsirnya, kelompok penerjemah dan penafsir

Departemen Agama Republik Indonesia menyampaikan suatu pandangan bahwa,

"Dihalalkan bagi laki-laki mukmin mengawini perempuan Ahlulkitab dan tidak

dihalalkan mengawini perempuan kafir lainnya. Dan tidak dihalalkan bagi

perempuan-perempuan mukmin kawin dengan laki-laki Ahlulkitab dan laki-laki

lainnya".

Menurut UU Perkawinan

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1974 mengenai perkawinan seperti disebut pada Pasal 66 UUP, maka

semua ketentuan-ketentua perkawinan terdahulu seperti GHR, HOCI dan Hukum

Perdata Barat (Burgelijk wetboek) serta peraturan perkawinan lainnya sepanjang

telah diatur dalam undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2 (1) UUP berbunyi, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Di dalam penjelasan

UUP itu dinyatakan bahwa, "Dengan perumusan Pasal 2 (1) ini, tidak ada

perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945". Prof. Dr. Hazairin, S.H. secara tegas

menafsirkan pasal 2 (1), "Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin

dengan melanggar hukum-hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang

Kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu-Buddha seperti dijumpai di Indonesia".

Perkawinan campuran karena berbeda agama selalu hangat dan pelik untuk

dibicarakan karena itu berhubungan dengan akidah dan hukum. Dalam bukunya,

Rusli (1984) menyatakan bahwa "perkawinan antaragama tersebut merupakan

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama,

menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat

dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masingmasing,

dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa".

Oleh karena itu, di kalangan para ahli dan praktisi hukum, kita jumpai ada tiga

mazhab yang berbeda dalam memandang Undang-undang Perkawinan bila

dihubungkan dengan perkawinan antardua orang yang berbeda agama. Mazhab

pertama mengatakan bahwa perkawinan antaragama merupakan pelanggaran

terhadap undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan

Pasal 8 huruf (f), di mana pasal tersebut berbunyi, "Mempunyai hubungan yang

oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin".

Mazhab kedua berpendapat bahwa perkawinan antaragama adalah sah dan dapat

dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran. Sehingga

pendukung mazhab ini berargumen bahwa Pasal 57 yang mengatur tentang

perkawinan campuran menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk

pada hukum yang berlainan. Karena itu, pasal ini tidak saja mengatur perkawinan

antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan melainkan juga antara dua orang

yang berbeda agama. Dan untuk pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang

diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran (GHR).

Sedangkan mazhab ketiga menyatakan bahwa perkawinan antaragama sama sekali

tidak diatur dalam UUP nomor 1 tahun 1974 dengan anggapan bahwa peraturanperaturan

lama sepanjang Undang-undang itu belum mengatur masih dapat

diberlakukan. Dengan demikian untuk persoalan perkawinan antaragama haruslah

merujuk kepada Peraturan Perkawinan Campuran.

Dari ketiga mazhab di atas maka penulis mengemukakan pandangan bahwa

sebaiknya penentuan boleh tidaknya perkawinan antarorang yang berbeda agama

sehingga lebih baik, aman dan tidak menimbulkan masalah haruslah dikembalikan

pada hukum agama. Artinya, bila hukum agama menyatakan sebuah perkawinan

dikatakan boleh atau tidak, maka seharusnya hukum negara mengikutinya. Jadi,

untuk perkawinan antaragama, penentuan boleh tidaknya bergantung pada hukum

agama dan seluruh pemeluk agamanya wajib menaatinya.

Merujuk pada Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 (1) jo. 8

(f) terhadap beberapa hal di atas, maka cenderung menyerahkan sepenuhnya

kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan diperbolehkan

atau dilarangnya perkawinan antaragama. Untuk itulah maka agama-agama selain

Islam yang diakui eksistensinya di Indonesia memiliki pandangan yang sedikit

berbeda.

Oleh karena, (1) Agama Katholik pada prinsipnya melarang dilakukannya

perkawinan antaragama, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan

dispensasi untuk melakukan perkawinan antaragama; (2) Agama Protestan

membolehkan dilakukannya perkawinan antaragama dengan syarat bahwa pihak

yang bukan Protestan harus membuat surat pernyataan tidak berkeberatan

perkawinannya dilangsungkan di gereja Protestan, dan (3) Agama Hindu dan

Buddha melarang dilakukannya perkawinan antaragama.

Penulis, dosen Universitas Pendidikan Indonesia.